BABEL,Kabared.com – Menggunakan Kendaraan beberapa Bus dan dikawal langsung oleh pihak kepolisian Ratusan warga lingkar seputaran penambangan Merbuk, Kenari dan Pungguk Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah datangi kantor Gubernur Bangka Belitung Menyuarakan aspirasi Mereka Terkait dengan Penambangan,(8/8/2024).
Dalam pertemuan tersebut perwakilan dari para Masa yang mendatangi kantor Gubernur Bangka Belitung hanya diterima beberapa Perwakilan untuk menyampaikan Aspirasinya.
Dalam menyampaikan Aspirasinya tersebut perwakilan hanya ditemui PLT Kadis ESDM, Kadis DMPTSP Dan Kapolres Pangkalpinang dan Tidak Dihadiri Langsung Oleh PJ gubernur Bangka Belitung Dikarenakan Ada halangan kegiatan lainya.
Tujuannya Kedatangan Para pendemo hanya ingin Menemui PJ Gubernur Bangka Belitung untuk meminta segera percepatan legalitas penambang yang berada di kenari, Merbuk, Agar dalam proses penambangan semua teratur tidak dengan sekarang ini yang telah dilakukan berulang – ulang kali.
Dikatakan Hendri dirinya bersama beberapa masyarakat lain datang untuk menemui Pj Gubernur karena dalam proses pelaksanaannya ada tiga identitas yang harus dilalui, baik itu dari PT Timah, BUMD Kabupaten Bangka Tengah, BUMD Provinsi Kepulauan Babel.
Pihaknya tetap menjalin komunikasi terus menerus dan tidak akan berbuat anarkis terutama agar tidak terjadi konflik di kalangan masyarakat bawah sembari menunggu kejelasan dari pihak Pemprov Babel.
Kapan sampai hal seperti ini terjadi, kami hanya berkapasitas imbauan saja dan akhirnya nanti apa yang terjadi nanti ya konflik akan bisa terjadi dan itu tidak kita inginkan,” jelas Hendri.
Menurutnya, pertemuan antara perwakilan massa dengan perwakilan pemerintah belum menemui titik terang dan akan dilaksanakan pertemuan ulang.
Pertemuan tadi, ” intinya bahwa mereka (perwakilan, red) tidak bisa memberikan jawaban dan akan segera menjadwalkan pertemuan langsung bertemu dengan Pj Gubernur dan itu yang hanya bisa kami bawa ke kawan-kawan di Bateng,” ujarnya.
Plt Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung, Eko Kurniawan menunggu kebijakan Pj Gubernur Bangka Belitung terkait tuntutan aksi unjuk rasa ini.
“Aspirasi sudah kami catat, saya tidak dalam kapasitas untuk memutuskan mau atau tidak terkait BUMD ini. Tentunya yang harus memutuskan itu Pj Gubernur, jadi pada momen ini kami tidak berhak memutuskan dan menunggu Keputusan PJ gubernur Bangka Belitung.(Red*)
